Unas; Politis, Bukan Akademis

Artikel bagus berikut diambil dari harian Jawa Pos 6 June 2009.  Saya pribadi juga tidak setuju dengan sistem evaluasi siswa yang hanya melihat hasil Unas namun tidak memperdulikan proses belajar selama bertahun-tahun.

 

Unas; Politis, Bukan Akademis
Oleh : Munif Chatib, Konsultan pendidikan, penulis buku Sekolahnya Manusia

Polemik unas selalu ada dari tahun ke tahun. Mulai masalah kejujuran yang dipertaruhkan hingga masalah image akhir pembelajaran yang ”ternoda” antara siswa dan guru. Masalah psiko­logis anak yang tertekan. Masalah orang tua yang terbawa oleh kekhawatiran dan kebingungan. Semua seperti lingkaran yang tak pernah putus.


Seorang teman yang ahli pendidikan dalam sebuah diskusi tentang unas mengatakan bahwa pemerintah terus meyelenggarakan unas dari tahun ke tahun adalah kebijakan dan keputusan yang tepat. Alasannya, antara lain, unas diperlukan untuk mengukur keberhasilan peserta didik pada setiap akhir tingkatan pendidikan dan sebagai standardisasi kualitas pendidikan nasional di mata dunia.

Kedua, unas merupakan alat evaluasi utama hasil belajar dan digunakan sebagai alat seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ketiga, UU Sisdiknas mengharuskan adanya unas. Apabila tidak ada unas, artinya melanggar UU. Keempat, banyak negara maju yang menerapkan unas sehingga kualitas pendidikannya stabil dalam kategori ”maju”.

Dari semua alasan tersebut, penulis membagi dua. Pertama adalah alasan akademis dan yang kedua alasan politis.

Pandangan Akademis

Ilmu pendidikan tentang penilaian belajar modern mengukur kompetensi peserta didik berkaitan dengan kualitas soal, ranah penilaian, cara penilaian, dan standar ketuntasan belajar. Penilaian itu dikenal dengan sebutan Penilaian Otentik.

Kualitas soal yang bermutu adalah ability test (tes kemampuan), bukan disability tes (tes ketidakmampuan). Ciri-ciri tes kemampuan adalah soal tes yang berkualitas itu semestinya harus dapat dijawab siswa. Soal yang tidak berkualitas adalah soal yang membuat bingung siswanya, penuh jebakan de­ngan pemikiran tingkat rendah.

Kedua, isi soal harus bergerak dari tingkat taksonomi bloom, yaitu dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Model soal multiple choice adalah pada lantai dasar kualitas soal paling rendah.

Ranah penilaian adalah keberhasilan peserta didik mengikuti proses belajar harus diukur dengan keseimbangan tiga ranah. Yaitu, kognitif (berkaitan dengan daya pikir), psikomotorik (berkaitan dengan hasil karya), dan afektif (berkaitan dengan respons, sikap, dan minat). Apabila hanya dinilai dari satu ranah, penilaian tersebut kurang valid.

Cara penilaian menurut penilaian otentik adalah berbasis proses aktivitas belajar. Bukan pada akhir dari waktu pembelajaran, bukan ditentukan 3 hari pada akhir belajar yang menentukan keseluruhan aktivitas belajar selama 6 tahun atau 3 tahun. Hal itu akan secara langsung mereduksi banyak hasil belajar yang baik selama proses belajar.

Standar kelulusan peserta didik dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sebenarnya dapat dimunculkan. Hanya, pihak yang paling berhak untuk membuat soal dan menilai ialah guru atau sekolah. Sebab, guru adalah pendidik yang setiap hari bertemu dalam proses belajar mengajar. Tidak mungkin yang membuat soal adalah pihak yang tidak pernah bertemu dengan siswanya dalam proses belajar.

Pandangan Politis

Dalam ilmu politik yang abadi adalah ”kepentingan”. Perdebatan ada tidaknya unas adalah melanggar UU Sisdiknas atau sebaliknya unas malah bertentangan dengan UU berputar terus tanpa ujung. Pemenangnya adalah bobot kepentingan politis yang harus dipertahankan.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan politis berhak menyelenggarakan unas. Namun, hasilnya tidak akan sempurna apabila dalam prosesnya tidak mengikuti kaidah-kaidah penilaian otentik. Karena itu, perhelatan besar setiap tahun ini berujung pada kualitas hasil yang kurang valid, baik di mata nasional maupun internasional.

Artinya, fungsi unas yang diadakan pemerintah harus diubah dari menentukan standar kelulusan menjadi alat untuk memetakan kualitas pendidikan setiap distrik dan nasional. Sedangkan lulus-tidaknya peserta didik diserahkan kepada sekolah masing-masing.

Perdebatan yang terjadi adalah bagaimana mungkin sekolah ”jujur” untuk menilai kelulusan siswanya. Pasti diluluskan semua. Perdebatan itu mestinya tidak perlu terjadi kalau pemerintah memberikan ”kepercayaan” kepada satuan pendidikan (sekolah). Bukankah dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), wewenang silabus dan proses belajar sudah diberikan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan. Mestinya hak evaluasi juga harus dipercayakan. Dengan adanya unas, malah ketidakjujuran berkembang luas dan dilegalkan.

Dalam sebuah diskusi, seorang teman memberikan list sekitar 20 negara maju yang menggunakan unas sebagai alasan pembenaran. Penulis tak mau kalah memberikan list sekitar 40 negara maju yang tidak menggunakan unas, termasuk Finlandia, negara terbaik kualitas pendidikannya di seluruh dunia. Dan setelah penulis teliti detail, rata-rata 20 negara yang menyelenggarakan unas tersebut memfungsikan untuk pemataan kualitas, bukan menentukan standar kelulusan.

Dengan fakta itu, permasalahan unas adalah masalah politis, bukan akademis. Sebab, secara akademis, soal ujian model unas kurang layak untuk menentukan standar kompetensi dan kelulusan peserta didik. Jika kita terus berkutat di sini, secara akademis akan mengatakan sampai kapan pun kualitas pendidikan negara ini tetap jalan di tempat.

Pihak yang terkait, seperti presiden, wakil presiden, menteri pendidikan, dan para direktur jenderal pendidikan, DPR, serta kepala dinas pendidikan daerah dan kota adalah pihak-pihak politis yang mampu menyelesaikan problem unas. Penulis yakin, apabila kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan bangsa ditinggalkan sejenak, masalah unas akan selesai.

Berikutnya, pemerintah berhak menyelenggarakan unas dengan fungsi pemetaan kualitas, bukan menentukan peserta didik lulus atau gagal.

One Response

  1. Di Australia tidak ada namanya sistem ujian nasional semacam Unas. Evaluasi dilakukan secara komprehensif. Saya juga ingat dulu ketika di Indonesia masih ada Ebtanas, kelulusan lebih ditentukan oleh nilai di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dihitung dari rata-rata nilai rapor, Ebtanas, dan ujian lainnya. Berarti ini kemunduran sistem pendidikan nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: